group 2

Berita islam - Beberapa waktu lalu jagat dunia maya dihebohkan dengan meme gambar “Klepon Islami”. Mereka yang bikin, mereka yang memviralkan, lalu mereka yang menuduh dan menjelek-jelekan Islam. Siapa lagi kalau bukan ulah antek-antek PKI? yang memang kerjaannya memusuhi Islam, bikin keributan dan mengadu domba anak bangsa. MUI sendiri sudah minta aparat penegak hukum untuk mengusut siapa dibalik meme Klepon Islami itu. "Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas pengunggah dan penyebar unggahan di media sosial karena secara nyata telah menyebabkan kegaduhan," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh melalui pesan singkat, Rabu (22/7) lalu. Kasus 'Klepon' yang menghebohkan publik ternyata memiliki akar sejarah yang dalam. Ada yang mensinyalir 'KLEPON' bukan sembarangan dilempar ke publik untuk bikin heboh, tapi ada SANDI OPERASI. 'KLEPON' adalah Sandi Operasi PKI zaman dulu. KLEPON singkatan dari 'Klelepno Pondok-pondok'. Yan...

Berita islam - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menganggap vonis penjara terhadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras tidak memberikan rasa keadilan bagi Novel Baswedan yang menjadi korban. Dia menyebut, sekelas Novel yang merupakan penyidik KPK saja masih merasakan ketidakadilan hukum. Ia kemudian menyoroti apabila kasus-kasus serupa menimpa masyarakat biasa menjadi korbannya. "Jadi memang inilah potret penegakan hukum. Jadi Novel Baswedan sendiri sebagai bagian dari penegak hukum juga mengalami ketidakadilan, saya kira kan begitu. Apalagi orang-orang umum," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (17/7/2020). Kendati begitu, ia melihat keputusan hakim yang memvonis terdakwa dua tahun penjara, berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara. "Padahal hakim bisa saja memutuskan di bawah 1 tahun. Artinya hakim masih memiliki sense of human, masih ada rasa kemanusiaan. Di mata hakim mungkin tuntu...

Berita islam - Baru-baru ini sebuah kabar mengejutkan publik, petugas kebersihan menemukan sebuah bungkusan plastik dibawah kursi Kereta rel Listrik (KRL). Bungkusan plastik tersebut ternyata berisikan uang sebesar Rp 500 Juta yang terbungkus kertas koran. Penemuan tersebut terjadi pada 6 juli 2020 lalu, sekitar pukul 16.40 WIB, petugas kebersihan, Mujenih dan pengawalan KRL Egi Sandi menemukan barang tersebut dari kereta kedua yang datang di Stasiun Bogor. Ditemukan dibawah kursi di salah satu gerbong KRL, bungkusan tersebut berupa plastik yang berisi uang yang dibungkus koran. Baca Juga:  Dewi Tanjung Laporkan Presidium 212 Karena Bawa Bendera PKI Kemudian kedua petugas tersebut segera melaporkan barang temuan mereka ke tempat passenger service. Namun siapa yang menyangka, setelah diperiksa lebih lanjut uang yang dibungkus koran tersebut berjumlah Rp 500 juta. Tak lama setelah ditemukan bungkusan tersebut, sang pemilik melaporkan kehilangannya. Pemilik uang tersebut adalah seora...

Berita islam -  Beredar video seorang pria yang tengah bersepeda ingin memasuki kawasan Pantai Indah Kapuk. Namun saat akan melewati jembatan, ia diadang oleh pihak keamanan dan tidak diizinkan masuk. Menurut penuturan pria tersebut, memasuki kawasan itu harus menggunakan paspor. Bersama dengan dua orang temannya, ia kemudian mendokumentasikan perlakuan petugas yang melaranganya masuk. Dalam video tersebut juga disampaikan bahwa hanya kendaraan roda empat saja yang boleh bebas berkunjung. Sementara, kendaraan roda dua harus menunjukkan paspor ke ruang marketing. "Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk masuk tempat ini di atas jam sembilan harus menggunakan paspor," ujar pria tersebut sambil menunjukkan rekannya yang masih bernegosiasi. Pria bernama Iwan ini juga menjelaskan, saat ini kawasan tersebut sudah dikuasai pihak swasta, sehingga untuk rakyat dengan kendaraan roda dua yang ingin berkunjung, mereka harus meminta izin dengan membawa paspor ke kantor marketi...

Berita islam - Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono mengusulkan agar pemerintah melegalkan judi dan casino untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah pendemi covid-19 seperti sekarang ini. Dalam cuitan di akun yang mengku Arief Poyuono (@bumnbersatu), politisi gerindra tersebut mengatakan: "Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi disaat Covid 19 satu satu nya cara legal kan Judi Kasino Dan Togel" katanya dikutip beritaislam.org 15/12/2019. "sehingga dampak nya akan membuka lapangan kerja Dan usaha usaha baru" lanjutnya. "Nah Kangmas @jokowi mesti kita pikirkan ini kita legal kan Judi di Indonesia" terangnya lagi dalam cuitan di treat tersebut. Sontak cuitan tersebut mendapatkan respon banyak warganet. "Salah satu terobosan yang masuk akal,tapi mas poyuano pasti berhadapan dengan kaum kadal gurun mas,gmana???" badals slah satu akun yang mengatasnamakan diri sebagai HistoriaVitaeMagistra "Tolong dijalehan iko bang @fadlizon Kalau iyo kia...

Berita islam - Ribuan orang dari berbagai organisasi masyarakat berdemonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Jumat, 26 Juni 2020. Massa mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat ada yang mengendarai sepeda motor, mobil pikap, dan membawa sejumlah bendera. Dari atas mobil, salah satu orator, yaitu Habib Iskandar, meminta anggota DPRD Provinsi Kalbar tidak diam dan mengirim surat ke pusat untuk menghentikan dan menolak RUU HIP. "Kami datang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini secara baik-baik meminta kepada anggota Dewan yang terhormat mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami untuk menolak dan menghentikan RUU HIP yang saat ini tengah digodok di DPR RI," ujar Habib Iskandar. Apabila RUU HIP tidak dibatalkan, katanya, dikhawatirkan akan menganggu ideologi Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah harga mati, jadi tidak perlu diubah, dan apabila ada yang akan...

Berita islam - Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Islam di Provinsi Maluku mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap insiator perancang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP). Desakan penolakan RUU HIP tersebut disampaikan para tokoh agama umat muslim dalam sebuah pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Bidang Hukum MUI Maluku, Monir Kairoti, di depan masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon, Minggu (20/6). Penolakan RUU HIP dilakukan berdasarkan pertimbangan berbagai masukan dari komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan, tokoh masyarakat Islam se-Maluku, serta memperhatikan Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-lndonesia Nomor. Kep-124GVDP-MUI/Vt/2020: - Menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila secara keseluruhan dan mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk mengeluarkan Rancangan RUU Haluan Ideologi Pancasila dalam Program Legislasi Nasional (Prolegn...

Berita islam - Desakan Kementerian BUMN agar Pertamina segera membentuk subholding dan melepasnya ke publik melalui bursa saham dikritik. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai langkah itu ujung-ujungnya adalah privatisasi Pertamina. “Buat Holding dan IPO (initial public offering), agar pertamina bisa dijual,” simpulnya kepada redaksi sesaat lalu, Jumat (19/6). Iwan Sumule lantas mengingat utang janji Presiden Joko Widodo yang sempat ingin membeli kembali saham Indosat. Alih-alih buyback, Jokowi justru kembali akan mengulangi kesalahan menjual BUMN.  “Dulu ada privatisasi, Indosat terjual. Janjinya mau buyback. Sekarang bukan buyback, malah Pertamina mau dijual juga,” ujarnya. Dia menjelaskan bahwa konstitusi dan UU tegas menyebut bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dilarang untuk diprivatisasi. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945. Sementara UU 22/2001 tentang Migas menjelaskan bahwa minya...

Berita islam - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor siap mengawal keputusan para ulama agar pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dihentikan. Termasuk bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika cara-cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka menempuh opsi al masiroh kubro (demo besar). “Kita siap bersinergi dengan berbagai elemen bangsa lainnya untuk ikut demo besar-besaran jika memang opsi tersebut diambil. Kami akan terus mendukung serta mengawal keputusan para ulama dan berjuang sesuai arahan ulama dengan cara yang konstitusional,” kata Ketua GNPF Bogor, Ustaz Iyus Khaerunnas, Kamis (18/6). Iyus mengatakan, seharusnya pemerintah membatalkan RUU HIP bukan menundanya. Selain tidak ada urgensinya, RUU HIP jika ditunda dan kemudian dilanjutkan bisa menimbulkan polemik kembali. “Apalagi jika isinya mengotak-atik Pancasila serta membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia,” ujarnya. Sesuai arahan pemerintah, kata Iyus, masalah RUU HI...

Berita islam - Sebelumnya telah beredar luas bahwa Kader PSI bernama Charlie Wijaya telah melaporkan Komika Bintang Emon ke Kominfo. Hal tersebut juga telah diupload di akun milik Charlie Wijaya di twitter dan IGnya Baca:  Beredar Kabar Bintang Emon Dilaporkan Kader PSI Charlie Wijaya ke Kominfo, Ini Akunnya! Namun baru-baru ini mengutip dari kantor berita politik rmol.id , bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah bahwa Charlie Wijaya adalah pengurus dan mantan caleg mereka. Bantahan disampaikan langsung oleh DPW PSI DKI Jakarta seiring dengan pernyataan Charlie Wijaya di akun Instagramnya. Di mana Charlie mengaku telah melaporkan komika Bintang Emon ke Kominfo atas video kritiknya terhadap kasus hukum penyidik senior KPK Novel Baswedan. “Kami tidak mengenal Bro Charlie Wijaya. Mungkin saja pernah ada interaksi dengan PSI, tapi yang bersangkutan bukan pengurus PSI, juga bukan mantan caleg PSI,” tegas Ketua DPW DKI Jakarta, Michael Sianipar kepada wartawan Selasa (16...

Berita islam - Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Jember menggelar aksi penolakan terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Aksi diprakarsai Pengasuh Ponpes Madinatul Ulum KH Lutfi Ahmad, Jumat (12/6) kemarin. Selain Kiai Lutfi, tampak pula Pengasuh Ponpes Al Azhar KH Hamid Hasbullah serta sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren lainnya di wilayah Kabupaten Jember. Selain itu, juga tampak tokoh dan ratusan anggota masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, Banser, FPI, RAJE. Menurut KH Lutfi Ahmad, ada dua alasan deklarasi penolakan RUU kontroversial ini dilakukan. “Pertama, adanya penempatan klausul Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan,” kata dia. Penggantian sila pertama Pancasila itu dianggap tidak perlu dilakukan, karena klausul itu hasil rumusan terbaik Sukarno dan para pendiri bangsa di awal pembentukan dasar negara di awal kemerdekaan. “Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno...

Berita islam - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengerebek sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal China di sebuah vila di Kampung Ciburial Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, 12 Juni 2020. Dalam pengerebekan itu diamankan 21 WNA serta puluhan laptop dan telepon genggam. "Diamankan oleh Imigrasi karena tidak dilengkapi dokumen keimigrasian. Pada saat ditanya Paspor KITAS tidak ada, tidak bisa memperlihatkan dokumen," kata Kepala Seksi Pengawas dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Alvian Bayu saat dihubungi VIVAnews, Sabtu dini hari, 13 Juni 2020. Sejumlah 21 orang WNA dari China itu terdiri dari 20 orang laki-laki dan seorang perempuan. "20 laki dan 1 perempuan berasal dari negara China," kata Alvian.  Karena tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian, lanjut Alvian, seluruh WNA diamankan oleh Imigrasi. Dia menjelaskan, terungkapnya keberadaan WNA asal negeri Tirai Bambu tersebut ...

Berita islam - Belakangan, tidak sedikit pelanggan PLN yang mengeluhkan adanya peningkatan tagihan listrik. Banyak dari warganet yang kemudian menyuarakan keluhannya ini di media sosial. Salah satunya yang disampaikan akun Twitter @MudjiburRohman yang mengkritisi tagar #TagihanPLNOkSaja. Menurutnya, membengkaknya tagihan listrik saat ini benar telah dirasakan sebagian masyarakat dan sangat memberatkan. “Laah #TagihanPLNOkSaja nd*smu… Nih tukang las dengan daya 23Kva, ditagih 20 juta. Memangnya ngelas kapal Induk ??” ujarnya. Dalam cuitannya, ia juga mengunggah jepretan layar postingan akun Teguh Wuryanto di Facebook. Dalam unggahan tersebut, Teguh menyampaikan keluhan meningkatnya tagihan listrik secara besar. “Nama saya Teguh Wuryanto, sebagai pelanggan PLN Nomer 513010180722, Tarif I2, Daya 23 KVA, berada di wilayah Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur. Saya adalah pelanggan PLN sejak tahun 1997 (sudah 23 tahun), dan usaha saya adalah Bengkel Las (UMKM). Selama menjadi pelanggan PLN 2...

Berita islam - Fakta sejarah peristiwa G30S/PKI telah dirubah oleh seseorang melalui artikel di Wikipedia. Hal tersebut diindikasi untuk mengaburkan kebiadaban yang dilakukan oleh PKI di Indonesia. Dalam artikel wikipedia dengan judul “Pembantaian di Indonesia 1965-1966” memiliki pesan jika PKI adalah korban. Berdasarkan informasi yang diunggah akun @cherypink_ artikel itu diedit sekitar dua bulan lalu. “Di edit 2 bulan yg lalu, ada apakah? Waspada Propaganda, pemutar balikan fakta sejarah,” twit Cherry, pada Rabu (3/6). Dalam artikel itu ditulis jika pembantaian di Indonesia 1965–1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S/PKI) di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. “Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru: Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, perg...

Berita islam - Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara Ruslan Buton resmi ditahan untuk 20 hari ke depan. Penahanan dimulai dari tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020. Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun. Namun penangkapan Ruslan Buton menjadi trending topic di twitter dengan tagar #SaveRuslanButon. Dan kini Penulis surat menuntut Jokowi mundur ini, kembali jadi trending topic di Twitter pada pagi hari ini, Senin (1/6/2020) dengan munculnya video pernyataannya soal TKA China. Kali ini banyak warganet membagikan video tersebut. Video Soal TKA China Melansir Trending Now/today.line.me, Video itu bisa dilihat seperti yang diunggah oleh @mas_piyuuu di Twitter hingga viral dan di...

Berita islam - Pemerintahan Joko Widodo diharapkan lebih mengutamakan membuat kebijakan untuk menyejahterakan rakyat dibanding sibuk memperkarakan pengkritik pemerintah. Hal itu disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang miris melihat penangkapan terhadap Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton. "Kasus yang menimpa Ruslan Buton menurut saya kritikan biasa, tidak ada aspek pidananya, kecuali dicari-cari kasus yang lain," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/5). Saiful menilai, kritik seharusnya dijadikan pemacu pemerintah untuk melakukan pembenahan diri atas kebijakan yang dikeluarkan agar tidak membebankan rakyatnya sendiri. Sebab, siapapun berhak memberi kritik kepada pemerintah yang tengah berkuasa. Siapapun warga negara berhak mengkritik pemerintah dan wajar apabila warga negara menuntut pemimpinnya mundur, tidak ada salahnya, kecuali ia melakukan gerakan penggulingan secara inkonstitusional, ...

Berita islam - Beberapa hari lalu mencuat kabar peretasan akun WhatsApp (WA) panitia diskusi di Universitas Gajah Mada (UGM). Akun panitia diduga diretas tatkala sekelompok mahasiswa dan akademisi ingin menggelar diskusi bertajuk "PersoalanPemecatan Presidendi Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Namun belakangan judul itu diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan"karena alasan hukum dan diksi yang kurang tepat. Peretasan akun diketahui setelah muncul kabar pembatalan dari admin grup WA yang juga panitia penyelenggara diskusi. Padahal, mereka tak merencanakan diskusi akan dibatalkan. Informasi pembatalan itu mengumumkan bahwa diskusi soal "pemberhentian Presiden" batal karena banyak pihak yang merespons negatif. Sebelumnya, panitia tak memiliki keluhan dari masyarakat soal diskusi tersebut. Teror tak berhenti di dunia maya. Salah satu pembicara diskusi, yang juga guru besar Hukum Tata N...

Berita islam - Banyaknya pasien positif virus corona baru (Covid-19) hingga menimbulkan korban jiwa di Indonesia menandakan pemerintah tidak mampu. "Ekonomi hancur lebur, rakyat makin babak belur. Bendera putih pun dikibarkan," kata aktivis dakwah, Edy Mulyadi, Jumat (29/5). Alih-alih menuntaskan virus yang berasal dari Wuhan, China ini, pemerintah justru seakan sibuk mengotak-atik narasi dan diksi untuk menenangkan masyarakat. "Pemerintah minta rakyat hidup berdamai dengan Covid-19. Lalu narasinya diubah jadi kompromi dengan corona, sekarang ada lagi, new normal," kritik Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS) ini. Beragam narasi tersebut sejauh ini tak sejalan dengan kurva penyebaran Covid-19 yang masih terus bertambah. Oleh karenanya, Edy Mulyadi menilai saat ini Indonesia tak butuh new normal atau melonggarkan PSBB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Yang rakyat butuhkan sekarang bukan new normal, tapi new leader. Jangan...

Berita islam - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang membandingkan kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas dengan kasus Covid-19 dinilai tidak relevan. Perbandingan itu juga dinilai tidak elok dan tidak sepadan antara kasus kecelakaan lalu lintas dengan kasus Covid-19. "Tak sebanding. Perbandingannya bukan apple to apple. Itu perbandingan yang dikait-kaitkan saja," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (29/5). Pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, bisa saja ungkapan tersebut hanyalah dalil pemerintah untuk membenarkan rencana kebijakan yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini rencana normal baru atau the new normal. "Bisa saja untuk mencari pembenaran agar rasional," ujarnya. Bahkan, lanjutnya, bisa saja upaya pemerintah untuk lepas tanggung jawab agar tidak terlalu disalahkan masyar...

Berita islam - Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon merasa terkejut dengan terpilihnya mantan kontributor majalah Playboy Iman Brotoseno sebagai Dirut TVRI menggantikan Helmy Yahya. “Duhh.. Benar ini? Apa tak ada kandidat lain yang lebih pantas kah? TVRI ini. TV Nasional yang dibiayai uang publik. Kalau tadi TV Swasta terserahlah. Kalau gininya gantinya ngapain @helmyyahya Capek-capek diganti ya? Baiknya komisi 1 Fraksi @Pdemokrat segera pertanyakan ini. Biar jelas,” tegas Jansen di akun Twitter @jansen_jsp. Pelaku seni Kunto Hartono menegaskan, bahwa TVRI lebih tepat dipimpin Helmy Yahya ketimbang Iman Br. “Lebih tepat @TVRINasional dipimpin oleh Mas @helmyyahya dibanding @imanbr. Republik Ini memang membutuhkan orang gila untuk mewaraskan orang waras. BTW, Majalah Playboy iku opo sejenis Doraemon atau Sincan kah Mas @jansen_jsp..?? *KH*,”  tulis drumer kondang ini di akun  @Kunto_Drummer menanggapi pertanyaan @jansen_jsp. Selain kontroversi soal latar belakang Iman Br ...